Minggu, 29 Juli 2012

Syariat, Tapi Tak Syar'i

Suatu hari Sahabat Nabi Muhammad, Khalifah Umar bin Khattab berjalan-jalan di Madinah. Dia melihat satu rumah terkunci. Pikirannya curiga kalau di dalam rumah itu sedang terjadi maksiat. Mustahil untuk masuk ke dalam rumah itu, sang khalifah memilih untuk naik ke atas atap demi masuk ke dalam rumah tersebut. Dugaannya tepat. Pemilik rumah sedang melakukan tindakan asusila. Pemilik rumah itu pun ditangkap. 

Saat hendak diadili ia berkata, “Saya memang sudah melakukan maksiat di rumah saya, tapi Anda, Ya Amirul Mukminin,  juga sudah melakukan dosa tiga hal. Pertama Anda memata-matai sesama muslim, padahal ini dilarang dalam Alquran. Kedua, Anda masuk melalui atap, dalam Alquran diperintahkan memasuki rumah orang lain dengan cara yang benar, yaitu melalui pintu. Ketiga, Anda masuk rumah tanpa salam atau permisi lebih dulu. Padahal Quran melarang memasuki rumah orang lain tanpa permisi. Akhirnya Umar mengaku salah dan melepaskan orang tersebut. Umar pun hanya bisa menyuruh pemilik rumah  untuk bertobat sendiri.

Secuil kisah itu mengawali pembicaraan Wakil Pengurus Cabang Istimewa Nahdhatul Ulama (PCI NU) di Amerika Serikat dan Kanada Ahmad Sahal. Menurut Sahal, kisah khalifah Umar bin Khattab yang mashur dalam kitab Ihya Ulumuddin ini menerangkan tentang batasan kriteria publik dan privat.
“Sesuatu yang dilakukan di ruang privat, Negara atau siapapun tidak punya hak untuk menerobos ke dalamnya tanpa ijin. Maruf dan Munkar terkait dengan publik. Kalau di ruang privat persoalannya lain lagi,” jelas Sahal.
Kandidat PHD di Universitas Pennysilvania ini berpendapat, Indonesia dan Negara berpenduduk Islam mayoritas umumnya berhasrat menegakkan syariat Islam di negaranya. Ini karena Indonesia mengacu pada doktrin agama yang berbunyi Amar Ma'ruf nahi Munkar (Menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran).
“Amar Maruf Nahi Munkar memang sesuatu yang sentral dalam Islam,” kata Sahal. Tapi, Sahal mengungkapkan, persoalannya adalah bagaimana cara menerapkan dan memahami doktrin tersebut dalam konteks sekarang.
Persoalan yang kemudian muncul Negara tak bisa menerapkan praktek Amar Maruf Nahi Munkar. Sebaliknya, Negara justru memunculkan sejumlah peraturan daerah yang kabarnya menegakkan doktrin tersebut. Hal ini, kata Sahal, justru mengabaikan substansi Islam, termasuk dampaknya bagi masyarakat luas. “Padahal Al Quran melarang melakukan tindakan memata-matai orang lain.” ujarnya.
Menurut Sahal sebagian kelompok Islam masih mengartikan Munkar selalu berkaitan dengan minuman keras, aurat perempuan, dan tindakan asusila, serta turunannya dari tiga hal tersebut. Padahal cakupan Maruf dan Munkar adalah sesuatu yang disepakati publik atau adat. Maruf artinya kebajikan yang diketahui dan diakui masyarakat luas. Sedangkan Munkar, sesuatu yang jelek yang menganggu publik. “Maruf dan Munkar kuncinya cuma publik,” jelas Sahal. Sehingga, menurut Sahal, kalau maksiat dilakukan di tempat tersembunyi itu adalah urusan pelaku dengan Tuhannya.
Lantas, apakah artinya penerapan syariat bisa digunakan untuk memberantas korupsi? Bukankah itu juga nahi munkar? Pertanyaan ini disampaikan Reni, seorang pendnegar di Bekasi.
Sahal menggarisbawahi, apapun yang terjadi di wilayah privat itu bukan urusan Negara dan masyarakat. Tetapi, lanjut Sahal, maksiat dilakukan dalam ruang privat tapi merugikan masyarakat banyak, misalnya terorisme dan korupsi, maka Negara dan masyarakat mempunyai kewajiban moral yang sama untuk mendukung itu. “KPK adalah manifestasi modern dari penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Karena KPK punya perhatian terhadap bagaimana kehidupan publik terlindungi dari penggerogotan. Nah disini tajasus atau memata-matai menjadi penting karena pertaruhannya adalah urusan publik,” pungkas Sahal.