Senin, 23 Juli 2012

Masih Banyak Distorsi Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin

Laporan dari workshop "Religious Issues Monitoring" Palembang 

Oleh M Subhi Azhari*
Menurut Rumadi, tindakan-tindakan organisasi kekerasan tersebut merefleksikan adanya kekosongan di dalam penegakan hukum di lapangan. Keberadaan aparat penegak hukum seperti polisi seakan kurang dipercaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait masalah keagamaan seperti soal aliran yang dianggap sesat, soal Ahmadiyah, soal maksiat dan lain-lain. “Mereka melihat ada kekosongan dalam amar makruf nahi munkar oleh pemerintah sehingga mereka mengambil alih peran itu. Meskipun hal itu melawan hukum, mereka tetap merasa benar karena ada dasarnya di dalam kitab suci” jelasnya.
Cara berpikir sempit umat Islam serta kecurigaan pihak luar terhadap Islam telah mempengaruhi citra Islam sebagai agama kasih sayang dan agama damai. Saat ini Islam cenderung identik dengan sikap agresif dan keras, karena banyak kasus kekerasan melibatkan orang-orang yang mengusung simbol Islam. Padahal salah satu tujuan Islam turun ke bumi adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam, tidak hanya bagi umatnya sendiri. Tujuan tersebut akan semakin sulit terwujud apabila cara-cara kekerasan masih mewarnai sebagian umat Islam.
Demikian diantara kesimpulan workshop"Religious Issues Monitoring” hasil kerjasama The Wahid Institute (WI) dengan Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Palembang, Senin (23/05). Workshop ini bertujuan membangun kesepahaman antar jaringan pemantauan isu-isu keagamaan di Sumatra Selatan. Acara ini juga berisi pengayaan pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama. Hadir sebagai narasumber antara lain Direktur WI Yenny Zannuba Wahid, Koordinator Program WI, Rumadi dan mantan anggota Komnas HAM, MM Billah.
Yenny mengatakan, umat Islam menghadapi tantangan yang amat berat karena problem yang dihadapai berasal dari luar dan dalam umat Islam sendiri. Fakta sebagian umat Islam yang terus mempertontonkan kekerasan di ruag publik menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya belum sepenuhnya mengerti sejarah dan ajaran Islam. Sementara pihak luar sering mengesankan seolah-olah tindakan sebagian umat Islam tersebut sebagai citra Islam secara umum. “Karena itu, pekerjaan utama umat Islam saat ini adalah berkomitmen untuk mencari cara bagaimana kesalahpahaman tersebut bisa diluruskan”ujarnya.
Salah seorang peserta menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Salah satu faktornya adalah karena aksi-aksi kekerasan mengatasnamakan agama bukan lagi dilakukan secara spontan atau bersifat individu, melainkan melibatkan organisasi keagamaan. Fakta ini bahkan membuat negara sekalipun kewalahan menyelesaikannya. Terbukti hingga sekarang tidak ada jerat hukum yang bisa menjangkau organisasi pelaku kekerasan tersebut, sehingga mereka seakan kebal hukum. “Bahkan mereka menganggap tindakan mereka sebagai bentuk penegakan hokum” lenjutnya.
Menurut Rumadi, tindakan-tindakan organisasi kekerasan tersebut merefleksikan adanya kekosongan di dalam penegakan hukum di lapangan. Keberadaan aparat penegak hukum seperti polisi seakan kurang dipercaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait masalah keagamaan seperti soal aliran yang dianggap sesat, soal Ahmadiyah, soal maksiat dan lain-lain. “Mereka melihat ada kekosongan dalam amar makruf nahi munkar oleh pemerintah sehingga mereka mengambil alih peran itu. Meskipun hal itu melawan hukum, mereka tetap merasa benar karena ada dasarnya di dalam kitab suci” jelasnya.
Dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah misalnya, menurut salah seorang peserta, para pelaku kekerasan atas nama agama melihat cara penyelesaian pemerintah tidak bisa memenuhi harapan mereka. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang membatasi aktifitas Ahmadiyah hingga melarang mereka menyebarkan ajarannya, tetap saja kelompok-kelompok ini menuntut pembubaran aliran tersebut. Mereka hanya menginginkan penyelesaian Ahmadiyah dengan pembubaran. Dan karena tuntutan tersebut belum terpenuhi, mereka terus melakukan kekerasan terhadap komunitas ini di berbagai daerah. “Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama mengenai pelarangan aktivitas Ahmadiyah di Indonesia, kelompok-kelompok ini tetap belum puas” lanjutnya.
Penyikapan sebagian umat Islam terhadap Ahmadiyah saat ini menurut Rumadi berbeda dengan penyikapan umat Islam pada masa-masa sebelumnya. Meskipun mereka sama-sama mengakui ada perbedaan dari sisi akidah, namun mereka tetap menggunakan cara-cara damai. Karena itu tidak ada sejarah kekerasan terhadap aliran Ahmadiyah terutama pada masa-masa kemerdekaan. “Kyai-kyai NU dari dulu sudah berhadapan dengan ahmadiyah, tetapi cara penyelesaiannya berbeda dengan yang sekarang dilakukan. Secara akidah mereka sepakat berbeda tapi tidak seorangpun dari mereka yang mengatakan orang Ahmadiyah harus dibunuh, orang ahmadiyah harus diserang dan sebagainya” jelasnya.
Hal ini diamini Yenny. Kekerasan menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah akidah dan sudah banyak pengalaman membuktikan hal itu. “Soal ahmadiyah di Indonesia amat sulit. (Dengan pendekatan kekerasan) seolah kita tergiring oleh apa yang dilakukan umat Kristiani berabad-abad tahun lalu, mereka terjebak dalam perselisihan antar sekte hingga jutaan orang meninggal. Di Kristen banyak sekali sekte, ada Protestan, Katolik, Advent, Anglikan, Mormon dan antar mereka perbedaan akidahnya besar sekali. Ada yang tidak percaya Bunda Maria, ada yang tidak percaya trinitas, ada yang percaya Yesus bukan Tuhan dan lain-lain. Selama ratusan tahun mereka saling bunuh hingga mereka sadar tidak ada gunanya saling mmebunuh karena tidak membuat orang beralih akidahnya” paparnya.
Persoalan lain yang mengemuka adalah merebaknya isu Negara Islam Indonesia (NII) yang menurut sebagian peserta juga menimbulkan masalah di internal umat Islam. Kelompok ini menurut sebagian peserta sering dituding melakukan penipuan dengan dalih agama. Kelompok ini misalnya merekrut anggota dengan cara-cara indoktrinasi untuk kemudian dibebankan dengan kewajiban membayar sejumlah uang. Para anggotanya juga sering terlibat tindak kriminal seperti pencurian, penipuan bahkan tindak terorisme.
Bagi Yenny, pertanyaan yang harus dijawab adalah mengapa cara-cara seperti ini masih laku di masyarakat? Menurutnya,  hal ini menunjukkan adanya kegelisahan di masyarakat kita bentuk final Indonesia sebagai Negara republik. “Bagi mereka, bentuk Negara kita belum final. Masih ada permasalahan yang bagi mereka bisa dijawab dengan berdirinya negara Islam. Terlepas itu ada penipuan atau tidak dimana seharusnya kepolisian harus mengambil langkah pro aktif. Tapi muatan ideologi yang coba ditawarkan kepada rata-rata anak-anak muda sehingga mereka melakukan tindakan criminal, ini yang patut kita waspadai” tegasnya. Muatan ideologi Negara Islam yang mereka ajarkan menurut Yenny bisa membawa kelompok ini kepada tindak terorisme, sebagaimana yang terjadi di Cirebon dan Solo beberapa waktu lalu.
Hal ini diamini salah seorang peserta. Menurutnya, para pelaku pengeboman di kedua lokasi tersebut sebenarnya tidak memiliki agenda mendirikan Negara Islam, namun mereka hanya gelisah dengan kondisi bangsa yang dirundung banyak masalah. Mereka ingin menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Namun sayangnya para pelaku ini bertemu dengan kelompok yang memiliki agenda politik mendirikan Negara Islam. Kelompok inilah yang mempengaruhi mereka untuk melakukan tindakan terror.  “Tadinya kita berpikir tidak ada titik singgung antara mereka. Tapi kasus Syarif (di Cirebon) membuka mata kita bahwa sekarang keduanya sudah nyambung, dan ini sangat berbahaya” jelasnya.
Peserta lain melihat bahwa tindakan kriminal dan teror yang sering dilakukan kelompok seperti NII justru memudahkan pihak kepolisian menyelesaikannya. Selain itu, dengan menonjolkan sisi kriminal dari gerakan ini akan mendeligimasi gerakan di masyarakat. Masalahnya, apakah polisi berani bersikap tegas terhadap mereka atau tidak.
Menurut Rumadi, selain pendekatan hukum, penyelesaian persoalan NII melalui pendekatan sosial dan pendidikan juga sangat dibutuhkan. Harus ada upaya yang serius dan terus menerus untuk mengkampanyekan bahwa system demokrasi yang sudah berjalan sekarang sebagai pilihan yang tepat. Meskipun di berbagai bidang masih banyak masalah, tidak berarti system bernegara juga menjadi masalah. “Bagi kita, dasar negara kita sudah final. Perkara apakah penyelenggara negara kita belum seideal seperti yang kita cita-citakan, berarti kualitas demokrasinya yang harus kita perbaiki, bukan konsep bernegaranya” jelas Rumadi.
Menurut Yenny, sistem negara Islam juga belum tentu mujarab menyelesaikan masalah kebangsaan kita. Bahkan sistem negara dengan kekuasaan mutlak dipegang seorang saja, biasanya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi penyelewengan kekuasaa. Untuk konteks Indonesia, gagasan negara Islam juga bisa mengancam persatuan bangsa. “Banyak daerah-daerah yang penduduknya bukan mayoritas islam pasti tidak akan mau gabung Indonesia lagi. Artinya, kerusakan yg ditimbulkan akan lebih besar ketimbang manfaat jika Indonesia menjadi negara islam”tegasnya.
Bagi Yenny, islam akan berdaulat jika umat islam menampilkan akhlakul karimah sehari-hari. Mengapa di Indonesia banyak pencuri dan koruptor? Bagi Yenny, hal itu bukan hanya karena kemiskinan, melainkan karena mentalitas manusianya yang tidak baik. “Kalau memang kemiskinan menjadi penyebab kenapa orang akhlaknya tidak baik, mengapa pejabat yang sudah kaya masih korup? Artinya ini kan soal akhlak, soal mentalitas. Ada mentalitas keserakahan, mentalita tidak mau cukup, mentalita kerakusan. mereka ingin lebih dan lebih. Mereka juga merasa punya hak paling besar untuk mendapatkan lebih. Karena itu, apakah ada system Islam atau tidak di Indonesia, kalau manusianya baik maka Islam akan jaya” tandas Yenny.
Salah satu syarat untuk mencapai semua itu menurut Yenny dibutuhkan kepemimpinan yang inspiratif. Selain bertugas menegakkan konstitusi, menegakkan aturan dan undang undang, seorang pemimpin juga memberikan inspirasi bagi warga masyarakat. “Kenapa Gus Dur populer? Karena beliau memberi inspirasi dan memberi contoh. Sosok kepemimpinan seperti tu yang mesti kita bangun” pinta Yenny.